petromaks

Wajah Pemilihan Umum 2014

Posted in Pendapat by Hendrixus Rumapea on 25 January 2013

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Hiruk-pikuk pemilihan umum (pemilu) 2014 sudah mulai terasa. Diawali pengumuman seleksi administrasi partai politik (parpol) peserta pemilu yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 28 Oktober 2012. KPU sebagai penanggung jawab sekaligus berdaulat penuh menjadi pelaksana pemilu mengumumkan 16 partai politik yang lolos secara administrasi, sedangkan yang dinyatakan belum layak berjumlah 18 parpol. Dari 18 parpol tsb terdapat beberapa partai baru dan partai yang menjadi peserta pada pemilu sebelumnya. Beberapa partai yang pernah mengikuti pemilu 2009 dan gugur syarat administrasi adalah: Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Setelah seleksi administrasi ini dilanjutkan dengan pemeriksaan faktual oleh KPU terhadap data-data yang telah diajukan oleh parpol tsb. Kelengkapan administrasi diantaranya mengacu kepada UU No. 8/2012 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi sembilan persyaratan administrasi, seperti berbadan hukum, memiliki pengurus di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan, memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk kabupaten/kota.

Dari hasil verifikasi KPU terhadap 16 parpol yang telah lolos administrasi, hanya 10 parpol yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai partai peserta pemilu 2014. Bila disertakan dengan parpol yang sudah tidak lolos sebelumnya, maka total terdapat 24 parpol gagal mengikuti pemilu yang akan datang. Enam partai tambahan ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Beberapa partai yang gagal ini kemungkinan akan mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panswalu).

Setelah memutuskan 10 parpol peserta pemilu tsb, pada tanggal 14 Januari 2013 KPU mengundang pengurus partai politik yang lulus untuk melakukan pengundian nomor urut. Pengundian dilakukan dua kali, pertama untuk menentukan urutan antrean pengambilan nomor dan yang kedua pengundian untuk nomor peserta pemilu.

Dari hasil undian berikut ini partai politik peserta pemilu 2014 berdasarkan nomor urut:

partai pemilu

Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Nomor urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
Nomor urut 7: Partai Demokrat
Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Telisik dan Statistik Partai Peserta Pemilu

Bila kita amati, dari 10 peserta pemilu ini, 9 diantaranya adalah partai-partai yang sebelumnya telah berlaga di pemilu 2009. Hanya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hadir sebagai pendatang baru. Namun tidak dapat abaikan bahwa Partai Nasdem lekat dengan Surya Paloh, bekas pengurus Partai Golkar yang kalah bersaing dengan Aburizal Bakrie saat pemilihan ketua umum. Surya Paloh memulai langkah partai baru ini dengan mendeklarasikan organisasi massa yang memiliki nama sama dengan partai tsb pada Februari 2010. Walau pun secara kepengurusan berbeda dan diwartakankan bahwa Nasdem sebagai ormas dan partai adalah berbeda, sulit dihindarkan dari asumsi masyarakat bahwa Nasdem menjadi kendaraan politik Surya Paloh pada pemilu 2014.

Dari 9 partai lama peserta pemilu ini, 2 partai adalah peserta baru dalam pemilu 2009, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Mari sedikit kita telisik, dua partai ini memiliki jejak sejarah dengan Partai Golkar. Prabowo Subianto (selaku Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Wiranto (selaku Ketua Umum Hanura) bersama dengan Akbar Tanjung (Ketua Umum Golkar saat itu) pernah sama-sama mengikuti konvensi untuk menentukan kandidat calon presiden tahun 2004 pilihan Partai Golkar.

Dalam konvensi tsb. Wiranto unggul dan berhak diajukan oleh Golkar menjadi calon presiden. Sayang langkahnya kala itu (berpasangan dengan Salahudin Wahid -sebagai cawapres) kandas dalam pemilihan presiden 2004.

Menyongsong pemilihan umum 2009, Wiranto mendirikan Partai Hanura dan lepas dari Golkar. Sayang perolehan suaranya hanya 3.77% atau hanya 18 kursi di DPR (suara minoritas 3.21% dari total suara legislatif). Saat pemilihan presiden langsung, maka Wiranto harus puas dipasangkan menjadi cawapres-nya Jusuf Kalla yang diajukan oleh Partai Golkar.

Sedangkan Prabowo, seusai konvensi partai Golkar, gencar tampil di televisi dengan kendaraan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menampilkan kemandirian dan ekonomi kerakyatan. Prabowo kemudian menggagas pendirian Partai Gerindra sebagai kendaraan politik pemilu 2009. Lebih baik sedikit dari Hanura, Gerindra memperoleh 4.46% total suara pemilih yang dikonversi menjadi 26 kursi di DPR (suara minoritas 4.64% dari suara legislatif). Saat pemilihan presiden langsung, Prabowo pun rela hanya menjadi cawapres dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri yang diajukan oleh PDI Perjuangan.

Dari 9 partai lama peserta pemilu ini, 1 partai adalah peserta pemilu 2004 dan 2009, yaitu Partai Demokrat. Bila kita intip ke web-resminya, Partai Demokrat awalnya  didirikan oleh pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menindaklanjuti kekalahan dari Hamzah Haz pada pemilihan wapres saat Megawati diangkat menjadi presiden menggantikan Abdulrahman Wahid.

Partai Demokrat dijadikan wahana politik SBY pada pemilu 2004. Walau Partai Demokrat hanya mendapatkan 7.45% suara di DPR, namun popularitasnya  (saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla) berhasil menang dalam pemilihan langsung (satu-orang-satu-suara) Presiden RI untuk pertama kali. Di putaran pertama SBY-JK mengalahkan pasangan capres-cawapres: Wiranto-Gus Solah (Partai Golkar), Amin Rais-Siswono (PAN) dan Hamzah Haz-Agum Gumelar (PPP). Sedangkan diputaran kedua, mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi (PDI Perjuangan). Pada pemilu 2004 ini, Gus Dur juga dimajukan PKB dalam pemilihan presiden berpasangan denan Khofifiah Indar Parawansa, namun gagal dalam tes kesehatan.

Pada pemilu 2009, Partai Demokrat keluar sebagai partai pemenang pemilu dengan memperoleh 20.85% suara dan mendudukan 150 wakilnya di kursi DPR (menjadi suara mayoritas di legislatif dengan presentase 26.79%).

Karena memiliki suara lebih dari 25% di parlemen, Demokrat dengan bebas menentukan pasangan cawapres yang akan mendampingi presiden petahana, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dipilih mendampingi adalah Boediono, kala itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Untuk kedua-kalinya SBY memenangi laga pemilihan presiden secara langsung dalam satu putaran. SBY-Boediono mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Dari 9 partai lama peserta pemilu ini, 6 diantaranya adalah partai-partai yang pernah mengikuti pemilu tahun 1999. Pemilu pertama multipartai pertama yang dilakukan setelah runtuhnya Orde Baru.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai bentukan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, diantaranya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan  K.H. Mustofa Bisri saat menyongsong pemilu 1999. Raihan suara PKB pada tiga pemilu sebelumnya adalah 12.61% (peringkat 3), 10.57% (peringkat 3) dan 4.94% (peringkat 7). Penurunan perolehan suara PKB di pemilu 2009, menurut asumsi saya, akibat konflik dan perpecahan yang dialami oleh internal PKB. Terjadi beberapa kali ketidakakuran Gus Dur dengan kepengurusan PKB, diantaranya: Matori Abdul Jalil (alm.), Hasyim Muzadi (saat pencalonannya sebagai cawapres mendampingi Megawati), Saifullah Yusuf dan yang terakhir dengan Muhaimin Iskandar.

Ketidakkompakan PKB semakin meruncing saat terjadi dualisme kepengurusan yaitu antara hasil Musyawarah Luar Biasa di Parung (versi Gus Dur) dan hasil Musyawarah Luar Biasa di Ancol (versi Muhaimin). PKB versi Gus Dur dipimpin oleh Ali Masykur Musa (Ketua Umum) dan Yenny Wahid (sebagai Sekjen), sedangkan PKB versi Muhaimin dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Ketua Umum) dan Lukman Edy (Sekjen). Akibatnya saat pengambilan nomor urut pada pemilu 2009, terjadi tarik-tarikan antara Muhaimin dan Yenny Wahid.

Hasil kasasi di Mahkamah Agung memutuskan kepengurusan tetap mengikuti hasil Muktamar Semarang tahun 2005 (sebelum ada konflik) dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Hasilnya pada pemilu 2009, PKB hanya memperoleh 27 kursi di DPR (4.82% dari total kursi parlemen).

Yenny Wahid tergusur dari PKB dan kini memimpin Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang merupakan kelanjutan dari Partai Indonesia Baru (PIB) yang didirikan oleh ekonom (alm) Sjahrir. Namun PKBIB gagal pada proses verifikasi KPU untuk mengikuti pemulu 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pertama kali didirikan 20 Juli 1998 di Mesjid Al Azhar, Kebayoran, Jakarta dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK). Pada pemilu 1999, PK memperoleh suara sebesar 1.36% dari total pemilih (hanya 7 kursi dewan legislatif). Akibat syarat batas minimum 2 persen perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya, Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan mendaftar-ulang ke Departemen Kehakiman dan HAM.

PKS yang memiliki identitas sebagai partai dakwah memiliki basis massa yang kuat di kalangan kaum terdidik dan lingkungan kampus universitas. Secara misi PKS ingin mewujudkan Indonesia yang madani, adil dan sejahtera dalam kerangka syariah Islam.

Pada pemilu 2004, PKS berhasil mendapatkan kenaikan suara secara signifikan dengan memperoleh 7.34% suara yang dikonversi menjadi 45 kursi di DPR (8.18%). Bahkan PKS mampu mendominasi suara di DKI Jakarta.

Karena memiliki kursi yang besar di DPRD Jakarta, PKS dapat menentukan calon-sendiri mengikuti Pilkada Gubernur DKI tahun 2007. Sayang Adang Daradjatun (eks Wakapolri)-Dani Anwar (calon PKS) hanya memperoleh 41.41% suara dan kalah bersaing dengan Fauzi Bowo (Wagub petahana)-Prijanto yang usung koalisi 15 parpol.

Pada pemilu 2009, PKS memperoleh sedikit kenaikan suara, 7.88% dari total suara dan dikonversi menjadi 57 kursi di DPR (10.18%).

Mari kita tinjau Partai Amanat Nasional (PAN). Bila PKB memiliki kedekatan massa dengan Nahdlatul Ulama, maka PAN lekat hubungan dengan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam besar di Indonesia.

Salah satu deklarator PAN adalah Amien Rais (kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah). Oleh karena itu PAN menjadi partai identik dengan Amien Rais.

Perolehan PAN pada pemilu 1999 adalah 34 kursi di DPR (7.36%). Namun dimotori oleh Amien Rais, PAN membentuk poros tengah mencari presiden alternatif pada sidang umum MPR untuk memilih presiden. Megawati yang diusung oleh PDI P, namun tidak memiliki suara mayoritas di MPR (153 kursi ~ 33%), harus menyerahkan kursi presiden kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang didukung oleh partai-partai Islam yg berkongsi di poros tengah.

Ironisnya, Amien Rais pula (selaku Ketua MPR) yang menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dalam sidang istimewa pemakzulan di MPR. Majelis pun kemudian mengangkat Megawati dari kursi wakil presiden menjadi presiden.

Pada pemilu 2004, perolehan suara PAN adalah 6.44% total suara, yang dikonversi menjadi 53 kursi di DPR (9.64% suara parlemen), PAN mengajukan Amien Rais berduet dengan Siswono Yudo Husudo menjadi capres-cawapres, namun kalah dalam putaran pertama pemilihan presiden langsung yang pertama kali itu.

Pada periode 2005-2010 PAN dipimpin oleh Soetrisno Bachir yang sempat tampil di media massa, papan iklan reklame dan stiker-stiker dengan pesan “hidup adalah perbuatan.” Hasil pemilu 2009, PAN memperoleh 6.01 % suara pemilih yang dikonversikan menjadi 43 kursi di DPR (7.68% dari total kursi legislatif). Perolehan ini turun dari pemilu sebelumnya.

Tiga partai sisanya adalah partai-partai yang sejarahnya terhubung dengan pemilu di masa orde baru.

Partai Golkar memiliki kedekatan dengan penguasa Orde Baru. Golkar selalu tampil sebagai pemenang semasa pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Semua pemilu tsb diselenggarakan pada kurun pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah pun pernah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pegawai negeri sipil memilih Golkar saat pemilu.

Di era reformasi suara Golkar masih tetap mendominasi kursi DPR. Walau pun dengan citra sebagai partai pendukung orde baru, di  pemilu 1999 Golkar mampu tampil diurutan dua dengan perolehan suara 22.44% suara atau 120 kursi DPR (25.97% suara parlemen).

Pada pemilu 2004, Golkar kembali tampil menjadi jawara pemilu dengan 21.58% suara atau 128 kursi di DPR (23,27% suara di parlemen) dan menjadi mayoritas. Sayangnya Wiranto, calon presiden yang diajukan Golkar, gagal menduduki kursi orang nomor satu di republik ini.

Setelah terpilih menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla memenangkan pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009.

Di pemilu 2009, Golkar berada di peringkat 2 (di bawah Partai Demokrat) dengan perolehan 14.45% suara yang dikonversi menjadi 107 kursi di DPR (19.11 % dari suara parlemen).

Untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres di pemilihan presiden, Golkar berkoalisi dengan Hanura dengan memajukan pasangan Kalla-Wiranto. Calon presiden Golkar, yang saat itu menjadi wapres incumbent, kalah dari calon presiden Demokrat, SBY -yang menjadi presiden incumbent.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah hasil merger dari beberapa partai Islam peserta pemilu 1971, yaitu: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti).

Di pemilu tahun 1999, PPP tampil diperingkat 4 untuk perolehan suara yaitu 10.71%, namun perolehan kursi legislatif berada di urutan 3 dengan jumlah 58 kursi (12.55%) dan mengalahkan PKB yang memperoleh 51 kursi (11.03% suara legislatif).

Pada periode ini PPP dipimpin oleh Hamzah Haz.  Saat sidang umum MPR tahun 2001, Hamzah Haz berhasil menduduki kursi wakil presiden yang ditinggalkan oleh Megawati karena dilantik menjadi presiden menggantikan Gus Dur.

Hamzah Haz memperoleh 238 suara majelis dan mengalahkan Agum Gumelar (41 suara), SBY (122 suara), Akbar Tandjung (177 suara) dan Siswono Yudo Husodo (31 suara).

Di pemilu 2004, PPP bertahan di posisi 4 dengan perolehan 8.15%  dari total suara pemilih. Jumlah kursi yang diperoleh di dewan legislatif adalah 58 kursi (10.55% suara parlemen). Lebih banyak daripada perolehan PKB (52 kursi) dan Demokrat (55 kursi).

PPP pun berhak mencalonkan pasangan capres-cawapres pada pemilihan presiden langsung tahun 2004. Hamzah Haz yang dipasangkan dengan Agum Gumelar kalah bersaing dan menyerah pada periode pertama pilpres.

Di pemilu 2009, PPP turun ke peringkat 5 dengan perolehan suara 5.32% yang dikonversi menjadi 37 kursi di DPR (6.61% dari suara legislatif). PPP tetap mengungguli PKB (27 kursi), namun kalah dari PAN (43 kursi) dan PKS (57 kursi).

PPP yang dipimpin oleh Suryadharma Ali tidak dapat mengajukan calon presiden sendiri dan merapatkan diri membentuk koalisi dengan Partai Demokrat yang keluar sebagai peraih suara terbanyak pemilu 2009.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki sejarah yang berhubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

PDI adalah gabungan partai nasionalis dan Kristen setelah pemilu 1971. Partai-partai tsb adalah Partai Nasional Indonesia (warisan Presiden Soekarno), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Bersama dengan Golkar dan PPP, PDI menjadi peserta pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dinamika PDI semakin bergairah tatkala Soerjadi, ketua umum partai saat itu, menarik Megawati dan Guruh (anak Presiden Soekarno) ikut berkampanye pada pemilu 1987 dan 1992. Kursi PDI di DPR/MPR naik dibandingkan pemilu sebelumnya. Perolehan PDI di 1977 (29 kursi/ 8.6%), 1982 (24 kursi/ 7.88%), 1987 (40 kursi/ 10.87%) dan 1992 (56 kursi/ 14.89%).

Pada kongres PDI yang diselanggarakan di Surabaya pada tahun 1993, Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Posisi Megawati ini mengkuatirkan posisi pemerintah berkuasa. Pemerintah pun memfasilitasi kongres PDI di Medan 1996 dan Soerjadi terpilih kembali menjadi ketua umum. Namun Megawati tidak mengikuti kongres tsb, akibatnya terjadilah pertikaian dengan terbentuklah dualisme kepengurusan di partai.

Puncak konflik ini adalah saat terjadi peristiwa 27 Juli 1996. PDI massa Soerjadi (didukung oleh pemerintah) melakukan pengambilan secara paksa dan menduduki kantor PDI di Jalan Diponegoro yang diduduki oleh massa Megawati.

Megawati tampil menarik simpati rakyat sebagai pihak yang telah dizolimi oleh pemerintah yang berkuasa, walau pun harus keluar dari  lingkaran PDI yang mengikuti pemilu 1997.

Pada pemilu 1997, perolehan PDI di kursi MPR/DPR merosot dari periode sebelumnya dengan hanya mendapatkan 11 kursi (3.06%).

Pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru dan saat Presiden Habibie membuka kesempatan sebebas-bebasnya mendirikan partai untuk mengikuti pemilu. Megawati tampil memperjuangkan PDI versi baru untuk pemilu 1999 dengan nama PDI Perjuangan. Sedangkan PDI massa Soerjadi tampil di pemilu 1999 tetap mengusung nama yang sama dan kali ini dipimpin oleh Boedi Harjono.

PDI Perjuangan mampu menarik perhatian seluruh rakyat dengan tampil sebagai pemenang pemilu 1999 dengan perolehan 33.74% total suara (153 kursi parlemen/ 33.12% suara DPR). Sedangkan PDI pimpinan Boedi Harjono hanya memperoleh 0.33% (2 kursi di DPR).

Karena peraturan minimum perolehan suara 3%, PDI harus mengubah namanya menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) untuk mengikuti pemilu 2004.

Pada pemilu 2004, pemilihan yang diselenggarakan saat Megawati menjadi presiden petahana, perolehan suara PDI Perjuangan justru turun menjadi 18.53% (109 kursi di parlemen/ 19.82% suara di dewan) kalah dari Golkar. PPDI semakin merosot dengan hanya memperoleh 0.75% suara yang dikonversi menjadi 1 kursi di dewan.

Turunnya pamor PDI Perjuangan ini memampakkan citra Megawati sebagai presiden petahana semakin memudar. Bahkan pada pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan pertama kali, ia kalah bersaing dengan dua menteri di kabinetnya (SBY-JK) yang dipasangkan oleh Partai Demokrat.

Pada pemilu 2009, suara PPDI semakin menghilang dengan perolehan 0.13% dan tidak mencapai parlementary threshold. Akibatnya PPDI tidak memperoleh kursi di legislatif.

Sedangkan suara PDI Perjuangan juga kembali turun ke peringkat 3 dengan perolehan 14.03% dari total suara pemilih yang dikonversikan me njadi 95 kursi dewan (16.95% kursi DPR).

Dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa memajukan pasangan capres-cawapres jika memiliki kursi minimum 20 persen kursi di DPR atau minimum 25 persen dari total suara sah pemilu anggota DPR, maka PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Gerinda memajukan pasangan Megawati Soekarnoputri (untuk kedua kalinya) dengan Prabowo Subianto melawan presiden petahana, Susilo Bambang Yudhoyono.

Suara rakyat mayoritas masih mendukung SBY yang berpasangan dengan Boediono mengalahkan Mega-Prabowo di pemilihan presiden 2009.

Dari paparan tsb di atas, berikut ini disajikan grafik perolehan suara dan kursi di perlemen.

Perolehan suara dalam persentase 10 peserta pemilu 2014 pada 3 pemilu sebelumnya. Catatan: Partai Nasdem adalai partai baru dan belum pernah berpartipasi. Gerindra dan Hanura baru ikut di pemilu 2009.

Perolehan Kursi Partai Politik di 3 pemilu sebelumnya. Akibat diberlakukan UU bahwa kursi parlemen hanya diperoleh bila memiliki minimum 2.5% suara maka PBB, PBR dan PDS tidak mendapat kursi di pemilu 2009.

Profil Pemilihan Umum 2014

Peserta pemilihan umum 2014 mengerucut menjadi 10 parpol dengan diberlakukannya parlementary threshold (ambang minimum) perolehan suara 2.5% pada pemilu 2009. Hanya terdapat satu partai baru saja, yakni Partai Nasional Demokrat, yang lolos verifikasi KPU dan dapat maju menjadi peserta pemilu 2014. Sedangkan 9 partai lainnya adalah wajah lama yang kinerjanya di parlemen sudah dapat dinilai oleh pemilih.

Sebagai perbandingan berapa partai yang ikut pemilu dan berapa yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen, berikut ini ditampilkan data pada 3 pemilu sebelumnya.

partai-dan-kursiBerkurangnya jumlah partai peserta pemilu ini tentu akan memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Bila pada pemilu sebelumnya terdapat 44 pilihan, maka sekarang hanya 10 saja. Berkurangnya pilihan partai ini, otomotis akan mengurangi jumlah calon legislatif (caleg). Ini menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia karena hanya orang-orang yang memiliki kualitas dan track record yang baik yang akan dimajukan oleh partai peserta pemilu yang akan menjadi calon wakil rakyat di parlemen.

Dengan diberlakukannya parlementary threshold (ambang batas parlemen) yang baru mengacu kepada UU No. 8 tahun 2012 menjadi 3.5% (dari sebelumnya 2.5%), maka ke-10 partai peserta pemilu harus berusaha lebih giat menarik simpati pemilih supaya dapat eksis duduk di kursi dewan.

Berikut ini disajikan jumlah suara sah pada pemilu-pemilu sebelumnya dan asumsi saya pada pemilu 2014.

jumlah suara sah

Dengan asumsi suara sah di pemilu 2014 adalah 114 juta, maka minimum suara yang harus diperoleh oleh partai peserta pemilu supaya dapat memperoleh kursi di parlemen adalah 4 juta suara.

Melihat skeptisme di masyarakat akan hasil kinerja legislatif, 114 juta suara sah pada pemilu 2014 itu sudah menjadi angka yang optimis.

Kembali menggunakan asumsi sbb:

  1. Pamor Partai Demokrat yang turun citranya akibat beberapa wakilnya yang terlibat perkara korupsi. Kalkulasi saya, perolehan suara Partai Demokrat akan berada di median raihan suara Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
  2. Posisi Partai Nasdem sebagai partai baru baru berkiprah akan meraih suara kurang lebih sama dengan Partai Hanura dan Gerindra di pemilu 2009.
  3. Melihat trend perolehan partai politik papan tengah PKS, PPP, PAN, PKB di 3 pemilu sebelumnya.
  4. Semua partai peserta pemilu akan mampu melewati ambang batas parlemen sebesar 3.5%

Saya membuat chart distribusi perolehan suara sbb:

persentase

Asumsi Disitribusi Perolehan Suara Partai Politik (dalam %) pada Pemilu 2014 – berdasarkan kalkulasi pribadi

Sebagai catatan, jika mengacu hasil pemilu 2009 diurutkan dari perolehan terendah Hanura (3.77%), Gerindra (4.46%), PKB (4,94%), PPP (5.32) dan PAN (6.01%), perolehan tersebut sangat dekat dengan batas minimum parlementary threshold. Ke-5 partai tersebut bersama dengan Partai Nasdem sebagai pendatang baru, harus berjuang lebih giat meraih simpati pemilih supaya tidak terbuang dari kursi parlemen.

Ideologi Partai

Media dan lembaga survei umumnya mengklasifikasi partai politik berdasarkan ideologi yang dianut. Terbagilah menjadi dua grup yaitu nasionalis dan agamis. Yang nasionalis adalah Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura. Sedangkan yang agamis ada PKS, PKB, PAN dan PPP.

Partai agamis yang menghilang dari pemilu tahun depan adalah partai kristen. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang memiliki 13 kursi di parlemen pada pemilu 2004, kehilangan pemilihnya di pemilu 2009 dan hanya meraih suara 1.48%. PDS pun gagal melewati ambang minimum memperoleh kursi di parlemen.

Saya sendiri tidak terlalu suka membagi partai-partai ini berdasarkan klasifikasi tersebut. Mengapa? Karena nasionalis versi Partai Demokrat selaku partai berkuasa tentu berbeda dengan nasionalis versi PDI Perjuangan yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Yang unik lagi seluruh partai agamis yang secara platform berbeda justru merapat ke Partai Demokrat yang nasionalis dan menempatkan beberapa kadernya di posisi menteri dalam kabinet.

Gugurnya klasifikasi ini semakin nyata apabila kita meninjau pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi. Kasus pertama, pilkada DKI Jakarta 2012, Demokrat-PAN-Hanura-PKB bergabung mendukung cagub Fauzi Bowo, sedangkan Golkar-PPP mendukung Alex Noerdin. Kasus kedua, pilkada Sumatera Utara 2013, Demokrat-PPP mendukung cagub-cawagub Chairuman Harahap (eks Kajati Sumut) – Fadly Nurzal (Ketum PPP Sumut), sedangkan pasangan Gus Irawan (eks Dirut BPD SU) – Soekirman (Wabup Serdang Bedagai) didukung oleh PAN-Gerinda. Kasus ketiga, pilkada Sulawesi Selatan 2013, gubernur petahana Syahrul Yasin Limpo diusung oleh koalisi Golkar, PAN, PPP dan PDI Perjuangan; sedangkan Ilham Aziz (menjabat Walikota Makassar) dimajukan oleh Partai Demokrat, PKB, Hanura dan PKS.

Ideologi partai politik ini menjadi absurd dan perlu ditinjau kembali. Yang nyata parpol-parpol akan saling bergabung membentuk kepentingan berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara bukan kesamaan ideologi.

Siapakah Presiden Republik Indonesia 2014-2019?

Menarik ditimbang adalah siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode 2014-2019? Nah saya akan kalkulasikan dengan menggunakan prakiraan distribusi perolehan suara parlemen sesuai chart di atas.

Tentu saja disesuaikan dengan ketentuan untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini mengacu kepada UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008 yang menyatakan sbb:

  1. Pasal 8Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  2. Pasal 9Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Membaca pasal 8, ketentuan ini menggugurkan calon yang ingin maju secara independen (tanpa dukungan partai). Sedangkan pasal 9, akan membatasi jumlah pasangan capres-cawapres menjadi paling banyak 4 pasang saja, itu pun apabila suara terdistribusi secara merata menjadi masing-masing 25% ke partai politik atau gabungan partai politik. 

Berdasarkan hitungan saya, mengutak-atik hasil kalkulasi distribusi perolehan suara tsb di atas, hanya ada 3 pasangan capres-cawapres saja yang akan maju pada pilpres 2014.

Yang menjadi penentu kandidat calon presiden adalah tiga partai besar yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Mari kita lihat siapa saja calon presiden. Hasil ketik-dan-cari di mesin Google  berikut ini saya tampilkan calon presiden berdasarkan partai:

Calon Presiden yang diusulkan dan berasal dari partai politik

Calon Presiden yang diusulkan dan berasal dari partai politik

Selain yang berasal dari partai politik, tampil juga beberapa kandidat alternatif yaitu:

Calon Presiden Lain dan yang diumumkan oleh beberapa lembaga survei politik

Calon Presiden Lain dan yang diumumkan oleh beberapa lembaga survei politik

Partai Golkar sudah mendeklarasikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie untuk menjadi kandidat presiden 2014. Namun data dari beberapa lembaga survei menyatakan figur Ical, panggilan akrabnya, belum terlalu kuat untuk menjadi pilihan rakyat. Ditambah lagi kasus Lapindo yang tidak tuntas menambah citra negatifnya.

PDI Perjuangan masih menunggu keputusan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, untuk menentukan siapa yang akan maju. Media mewartakan Puan Maharani yang akan didorong. Dilematis memang bagi PDI Perjuangan, karena bagi partai ini profil Megawati sangat dominan dibandingkan figur-figur yang lain. Selain faktor usia (67 tahun pada 2014), mengajukan Megawati lagi menjadi capres menjadi pertanda yg kurang baik untuk regenerasi partai. Megawati telah dua kali gagal di pemilihan presiden (2004 dan 2009). Saya pribadi menilai PDI Perjuangan harus berani memajukan tokoh baru dari internal partai? Siapa ya, ada pendapat?

Tak jauh berbeda dengan PDI Perjuangan,Partai Demokrat pun masih tabu membicarakan calon presidennya. Presiden SBY tidak mungkin lagi dicalonkan menjadi presiden setelah dua termin masa jabatan. Figur SBY pun sangat sentral di Partai Demokrat, sehingga belum terlihat kandidat yang menonjol untuk didorong menjadi calon presiden. Beberapa kalangan mengusulkan first lady, Ibu Ani Yudhoyono untuk menjadi kandidat, Namun SBY menolak dan menyatakan istrinya tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden. Apakah Partai Demokrat akan memajukan kandidat dari internal seperti Anas Urbaningrum atau mendorong kandidat lain dari luar partai seperti Pramono Edhi Wibowo (adik kandung Ibu Ani), Djoko Suyanto atau Hatta Rajasa (besan SBY). Kita juga masih harus menunggu seperti apa kiprai Demokrat?

Partai lapisan kedua adalah PKS. Berbeda dengan tiga partai sebelumnya, figur sentral di PKS tidak kelihatan. Pada pilpres 2004, dengan presidential threshold hanya 5% dari total suara atau 3% dari kursi parlemen, PKS tidak mengajukan calon presiden sendiri, padahal raihan suaranya 7.34% total suara atau 8.18% kursi parlemen. Di pilpres 2009 pun, PKS gagap menentukan posisi. Dengan perolehan suara hanya 7.88% (10.18% kursi parlemen), PKS lambat menentukan langkah apakah merapat ke Golkar dan mencalonkan Hidayat Nur Wahid sebagai wapres-nya Jusuf Kalla, atau merapat ke Partai Demokrat yang secara posisi sebenarnya tidak memerlukan koalisi untuk menentukan wapres-nya SBY. Hasilnya PKS merapat ke Demokrat, namun SBY memilih wapres non-partai dan PKS hanya mendapatkan jatah di kursi kementerian. Siapakah yang dimajukan PKS di pilpres 2014? Apakah Luthfi Hasan Ishaaq atau Anis Matta? Namun sepertinya dua nama tersebut tidak cukup bisa dijual untuk mendapat perhatian pemilih. Apakah Hidayat Nur Wahid? Mari kita juga masih menunggu langkah PKS. Yang pasti nama Hidayat Nur Wahid, di level pilkada Gubernur DKI terbukti tidak mampu melaju ke putaran kedua.

Yang gencar tampil menarik simpati menjadi kandidat presiden justru Prabowo Subianto. Mengherankan juga, pamor Prabowo bisa naik mengingat background-nya dekat dengan penguasa Orde Baru (menantu Presiden Soeharto) dan terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Ah, kita memang bangsa yang memiliki ingatan pendek dan tidak pernah mencatat sejarah masa lalu. Namun saya pribadi berpendapat langkah Prabowo masih ditentukan oleh hasil perolehan Gerindra di kursi parlemen. Suara Gerindra kemungkinan hanya bisa menempatkan Prabowo kembali menjadi pendamping saja seperti pilpres 2009.

Demikian juga Endriartono Sutarto (Partai Nasdem), Hatta Rajasa (PAN), Suryadharma Ali (PAN) dan Wiranto (Hanura), semua harus menunggu hasil perolehan suara masing-masing partai di pemilu legislatif.

Di luar pilihan partai, kandidat alternatif yang cukup tinggi pamornya adalah:

  1. Jusuf Kalla, mantan wakil presiden 2004-2009, namun kalah bersaing pada pilpres 2009 saat diajukan oleh Partai Golkar. Saat ini tanpa dukungan, karena Golkar telah mendeklarasikan Aburizal Bakrie menjadi kandidat.
  2. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Masih menunggu purna tugas dari MK dan harus memiliki partai yang menjadi kendaraan politik yang menyokong.
  3. Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN. Non partai.
  4. Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hankam.

Belum berhenti di sini, masih ada beberapa kandidat ‘mendadak capres’ yang melihat memimpin Indonesia ini laksana negeri dagelan. Padahal jabatan presiden ini menyangkut hajat hidup 240 juta orang di republik ini. Kandidat ini adalah:

  1. Rhoma Irama; raja dangdut mengaku terpanggil untuk maju  menjadi capres atas dorongan para ulama untuk memperbaiki moral bangsa yang telah rusak. Hebatnya lagi PKB dan PPP menyatakan mempertimbangkan Rhoma Irama. Asumsi saya ini hanyalah taktik untuk mengambil hati pendukung Rhoma Irama untuk mendongkel perolehan suara di parlemen.
  2. Farhat Abbas; pengacara ini telah memasang foto diri dengan tagline “Memajukan Seni Budaya Bangsa.” Selain itu ia juga sesumbar Presiden RI wajib sumpah pocong untuk tak korupsi dan tak KKN.
  3. Bambang Mulyono, juragan kecap dan sirup ini mengiklankan diri di Tempo dengan tagline “Menata Bangsa Indonesia dengan Akhlaq Moral Panca Dasar Manunggal.”

No comment untuk ketiga mendadak capres dagelan tersebut.

Pendapat saya pribadi, melihat hitung-hitungan konstelasi di atas. Kondisi politik Indonesia tidak banyak berubah, mirip dengan pemilu dan pilpres 2009. Riuh-rendah untuk menentukan jumlah kursi-kursi legislatif, kemudian mengkalkulasinya untuk mengatur arah mana koalisi partai supaya eksis berkuasa di lembaga eksekutif

Wajah presiden dan wakil presiden sendiri nampaknya tidak akan jauh dari kandidat-kandidat yang diusulkan partai yang telah saya tuliskan di atas.

Apa pendapat anda?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: